Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 2,40 triliun untuk pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada tahun 2013. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perluasan layanan PAUD, kursus dan pelatihan, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (guru) PAUDNI.

Direktur Jenderal PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi menguraikan, tahun ini Kemdikbud akan mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif yang mampu mengoptimalkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak, dan memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada di masyarakat.

"Kami sudah tidak lagi memberikan bantuan sarana prasarana, seperti Unit Gedung Baru atau Ruang Kelas Baru. Tetapi kami merangkul para mitra agar memberdayakan rumah ibadah, seperti masjid, gereja atau pura untuk lembaga PAUD,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun ini, alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak Rp 676,2 miliar. Sebanyak 324 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD bagi 45.000 lembaga. Selain itu, Direktorat Jenderal PAUDNI mengalokasikan bantuan untuk mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru pada tahun 2013.

Namun, anggaran tersebut belum mampu menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD. Hingga akhir 2012, masih terdapat 25.834 desa yang belum memiliki PAUD. Jika diasumsikan, rata-rata setiap tahun dialokasikan bantuan sebanyak 1.491 lembaga, maka diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa dapat terlayani. “Oleh sebab itu tidak bisa bergantung dari APBN, butuh dukungan pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan seluruh masyarakat,” ucap Dirjen.

Sampai akhir Desember 2012 lalu, persentase anak 0–6 tahun yang memperoleh layanan PAUD mencapai 37,83% dari target sebesar 37,81 %, atau tercapai 100,05 persen. Lembaga PAUD pun terus bertambah setiap tahun.

Berdasarkan Aplikasi Pendataan Direktorat Jenderal PAUDNI, pada tahun 2011 terdapat 140.348 lembaga PAUD baru. Kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 162.746 lembaga.

Tony Abbott Ke Jakarta

Perdana Menteri baru Australia, Tony Abbott akan mengunjungi Jakarta pada Senin, 30 September 2013 mendatang. Dalam kunjungan pertamanya usai dilantik sebagai PM, Abbott akan membahas isu-isu yang menjadi prioritas kedua negara yang tertulis dalam kerangka Kemitraan Komprehensif.

Menurut keterangan pers Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional kepada VIVAnews, Jumat 27 September 2013, ada isu yang akan dibahas. Di antara adalah kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial kebudayaan, termasuk hubungan antar warga.

Selain itu, kedua pemimpin akan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang jadi kepentingan bersama, seperti kerjasama di forum East Asia Summit, APE, G20 dan PBB.

"Ketetapan PM Abbott untuk memulai masa pemerintahannya dengan melakukan lawatan ke Indonesia mencerminkan semangat untuk melanjutkan, dan bahkan memperkuat, kerja sama di antara kedua negara. Diharapkan kunjungan PM Tony Abbott akan semakin meningkatkan kerjasama bilateral, yang selama ini telah berkembang pesat di bawah naungan Kemitraan Komprehensif tahun 2005," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku  Faizasyah.

Di berbagai media Australia, disebutkan juga pertemuan antara kedua kepala negara akan membicarakan masalah pencari suaka. Menurut laman ABC, kebijakan baru Abbott yang berniat untuk memulangkan kembali perahu pencari suaka ke Indonesia telah dikritik oleh banyak pihak.

Salah satunya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Hal itu disampaikan Marty ketika bertemu dengan Menlu Australia, Julie Bishop, di sidang Dewan Keamanan PBB pekan ini.

Marty mengatakan khawatir sikap sepihak yang dilakukan Pemerintah Australia akan membahayakan hubungan kerjasama dan kepercayaan antara kedua negara. "Oleh sebab itu, hal ini sebaiknya dihindari," ungkap Marty seperti tertulis dalam rilis Kemlu.

Indonesia sebelumnya juga telah memperingatkan Angkatan Laut Australia yang berniat untuk mencegat dan memaksa perahu nelayan Indonesia penuh dengan para pencari suaka kembali ke tanah air sebagai pelanggaran kedaulatan.

Namun di mata Mantan Menlu Alexander Downer, kalimat Marty hanyalah sebuah retorika belaka. Menurut pria yang menjabat sebagai Menlu selama 11 tahun itu, justru Indonesialah yang telah melanggar hukum yang berlaku di Australia.

"Perahu berbendera Indonesia dengan kru WNI telah melanggar hukum kami, karena mereka membawa para pencari suaka ke perairan Australia. Ini jelas pelanggaran kedaulatan," ungkap Downer saat diwawancarai ABC.

Namun Abbott memilih untuk tidak mengomentari pernyataan Downer itu dan tidak terlalu ambil pusing soal dampak potensial yang akan membahayakan hubungan bilateral kedua negara. Dalam kunjungan ke Jakarta, Abbott akan didampingi Menlu Bishop, Menteri Perdagangan, Andrew Robb, dan 20 pengusaha senior. Indonesia dianggap sebagai mitra dagang penting bagi Australia.

Menurut data dari ABC nilai perdagangan kedua negara mencapai AUD14,6 miliar atau Rp157 triliun. Abbott sebelumnya sudah pernah menyambangi Jakarta pada Oktober 2012 lalu, saat masih menjabat sebagai Ketua Oposisi Parlemen Australia. Dia akan berada di Jakarta hingga tanggal 1 Oktober mendatang, lalu kembali ke Indonesia dengan hadir di forum KTT 2013 APEC di Nusa Dua, Bali pada tanggal 7-8 Oktober 2013.